Rifa Nadia Nurfuadah
Minggu, 04 Maret 2012 09:10 wib
Foto: dok. Okezone
OkeZone.com | JAKARTA - Berbagai kebijakan pemerintah terkait kepentingan rakyat tidak ditelan mentah-mentah oleh kalangan mahasiswa. Misalnya dalam soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pun memiliki poin-poin catatan tersendiri tentang kebijakan tersebut.
Humas Pengurus Pusat (PP) KAMMI Jusman Dalle menyatakan, PP KAMMI bersama Pengurus Wilayah KAMMI Megapolitan, KAMMI Jabodetabek serta beberapa kader KAMMI dari Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menolak rencana kenaikan BBM.
Mereka mencatat, rencana pemerintah menaikkan BBM sama saja menaikkan harga kebutuhan pokok.
"Pasalnya, semua kebutuhan vital dan bahkan kebutuhan pokok masyarakat bersentuhan dengan BBM," demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis KAMMI kepada okezone, Minggu (4/3/2012).
Tidak hanya itu, KAMMI juga mengkritik rencana kenaikan BBM menggunakan kalkulasi ekonomi. Menurut mereka, kenaikan harga barang sebagai dampak kenaikan harga BBM akan menurunkan permintaan. Akibatnya, inflasi akan tergerek naik hingga dua persen. Jika ini terjadi, perekonomian nasional pun akan terganggu
"Pelemahan daya beli ini akan menurunkan produksi di sektor-sektor industri. Tujuannya tidak lain adalah agar tidak ada over stock. Di sisi lain, penurunan produksi akan memaksa perusahaan menekan ongkos produksi. Salah satu langkah klasik yang akan mereka tempuh adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya," Jusman mengimbuhkan.
Dengan kata lain, menurut KAMMI, kenaikan harga BBM hanya akan memicu beragam masalah sosial baru seperti membengkaknya angka pengangguran. Pemerintah memang telah memberi kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT). Tetapi skema itu pun belum mampu menjadi solusi atas berbagai masalah ekonomi rakyat. (rfa)
Humas Pengurus Pusat (PP) KAMMI Jusman Dalle menyatakan, PP KAMMI bersama Pengurus Wilayah KAMMI Megapolitan, KAMMI Jabodetabek serta beberapa kader KAMMI dari Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menolak rencana kenaikan BBM.
Mereka mencatat, rencana pemerintah menaikkan BBM sama saja menaikkan harga kebutuhan pokok.
"Pasalnya, semua kebutuhan vital dan bahkan kebutuhan pokok masyarakat bersentuhan dengan BBM," demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis KAMMI kepada okezone, Minggu (4/3/2012).
Tidak hanya itu, KAMMI juga mengkritik rencana kenaikan BBM menggunakan kalkulasi ekonomi. Menurut mereka, kenaikan harga barang sebagai dampak kenaikan harga BBM akan menurunkan permintaan. Akibatnya, inflasi akan tergerek naik hingga dua persen. Jika ini terjadi, perekonomian nasional pun akan terganggu
"Pelemahan daya beli ini akan menurunkan produksi di sektor-sektor industri. Tujuannya tidak lain adalah agar tidak ada over stock. Di sisi lain, penurunan produksi akan memaksa perusahaan menekan ongkos produksi. Salah satu langkah klasik yang akan mereka tempuh adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya," Jusman mengimbuhkan.
Dengan kata lain, menurut KAMMI, kenaikan harga BBM hanya akan memicu beragam masalah sosial baru seperti membengkaknya angka pengangguran. Pemerintah memang telah memberi kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT). Tetapi skema itu pun belum mampu menjadi solusi atas berbagai masalah ekonomi rakyat. (rfa)
