Logika Sinting Sumbangan untuk IMF

Image/bluelori.blogspot.com

Tulisan ini diterbitkan pada kolom opini koran REPUBLIKA edisi Senin (9/7) dengan judul "Sedekah untuk IMF?"

Oleh : Jusman Dalle

Pada pertemuan G-20 di Los Cabos, Meksiko, Juni lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) me maksa anggota G-20 memberi bantuan dalam bentuk pinjaman atau sumbangan untuk mengantisipasi dampak krisis global.

IMF mengancam, jika anggota G-20 tidak segera memberi bantuan untuk disalurkan kepada negara yang didera krisis, krisis di Eropa akan turut menghancurkan ekonomi negara-negara di ka wasan Afrika, Asia, dan Amerika, termasuk mengancam ekspor negara-negara anggota G-20. Selama ini, donasi terbesar IMF datang dari Amerika dan Eropa.

Namun, negara-negara yang dulu dikultuskan sebagai driver ekonomi dunia itu justru jatuh miskin.

Sebagai salah satu anggota G-20, Pemerintah Indonesia tentu tak enak hati jika tidak turut mengamini permintaan lembaga yang pernah melilit Indonesia dengan utang itu. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan, memberikan bantuan kepada IMF sesungguhnya mencerminkan stabilitas ke uang an bangsa dan kemampuan membantu lembaga peminjam yang berpusat di Washington itu.

Hanya karena gengsi, Indonesia lantas latah mengikuti Cina yang menyiapkan 10,43 miliar dolar AS atau 10 persen dari total kebutuhan IMF. Kita harus realistis dengan PDB Indonesia masih rendah, berkisar 3.500-4.000 dolar AS.

Sementara, cadangan devisa kita hanya 111,5 miliar dolar AS, apalagi imbas krisis yang mengoreksi devisa akibat tertahannya ekspor-impor. Bandingkan dengan Cina yang cadangan devisanya di atas 2,5 triliun dolar AS dan PDB dua kali lipat Indonesia. Niat baik membawa Indonesia ber peran lebih jauh dalam percaturan eko nomi global tentu sah-sah saja dan tak akan mendapat kritik ketika rencana tersebut realistis dan relevan dengan kon disi bangsa kita.

Namun faktanya, Indonesia sendiri belumlah bebas dari berbagai masalah pelik di bidang sosial ekonomi yang kadung membelit; mulai dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan pendidikan, infrastruktur tak layak, utang membengkak, dan ber ba gai problem lainnya.

Seperti dilansir oleh Badan Pusat Sta tistik, warga miskin di Indonesia pa da Maret 2012 masih tercatat 29,13 juta jiwa atau 11,96 persen dari total penduduk. Tak hanya itu, angka pengangguran juga masih sangat besar, mencapai 8,12 juta dari 119,4 juta angkatan kerja.

Memberikan bantuan dana bailout sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp 9,4 triliun kepada IMF, tentu mencederai rasa keadilan rakyat. Bagi IMF, bantuan 1 miliar dolar AS da ri Indonesia sebenarnya tak akan ber arti banyak. Sangat jauh dari dana segar yang mereka butuhkan sebesar 430 mi liar dolar AS.

Ceritanya tentu menjadi ber beda jika Rp 9,4 triliun dialokasikan un tuk mengungkit kesejahteraan rakyat, seperti bantuan modal bagi pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dari total 52,764 juta UMKM di In do nesia saat ini, baru 24,88 juta yang bi sa mengakses bantuan modal perbankan.

Padahal pada forum yang sama, G-20 Sum mit, Indonesia dijadikan model se bagai negara yang katanya sukses mem buka akses keuangan bagi rakyatnya, termasuk pengusaha. Di sisi lain, peran UMKM dalam membuka lapangan kerja sa ngat besar. Lebih dari 90 persen pe ker ja di Indonesia bekerja pada sektor UMKM.

Tak hanya menjadi kritik atas ke ber pihakan pada pelaku ekonomi domestik yang menjadi sabuk pengaman bagi In donesia dari krisis, sekarang negara ini juga masih menjadi negara pengutang.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan

Utang Kementerian Keuangan per Mei 2012 menunjukkan, total utang Peme rin tah Indonesia mencapai Rp 1.944,14 triliun atau naik Rp 140,65 triliun dari po sisi pada akhir 2011 yang mencapai Rp 1.803,49 triliun.

Terakhir, dalam kunjungannya ke Australia pada awal Juli ini, Indonesia akan kembali dikucuri utang sebesar Rp 9 triliun oleh Negara Kanguru itu. Kom posisi utang pemerintah terdiri atas pinjaman Rp 639,88 triliun dan surat ber har ga Rp 1.304,26 triliun. Adalah para doks jika di tengah tumpukan dan beban pembayaran utang, pemerintah justru memberikan piutang kepada IMF.

Dengan rasio utang 26,5 persen atau nyaris diambang batas toleransi, semes tinya anggaran yang ada digunakan pada sektor produktif. Utang yang membengkak jelas menciptakan situasi yang berbahaya untuk jangka panjang. Jika APBN terbebani pembayaran utang di sertai bunganya, pembangunan berjalan lamban karena kita sibuk bayar utang.

Belum lagi APBN yang baru pertengahan tahun, tetapi telah mengalami defisit mengerikan hingga Rp 60 triliun.

Pun dengan peran IMF selama ini dalam memajukan ekonomi global juga dipertanyakan. Di dalam bukunya yang berjudul Kegagalan Globalisasi dan Lem baga-Lembaga Keuangan Interna sio nal (2002), peraih Nobel Ekonomi 2001 Joseph E Stiglitz, yang juga pernah menjadi wakil presiden Bank Dunia, mengatakan, IMF tak lain hanyalah perpanjangan tangan Amerika dan negaranegara kuat di Eropa untuk mengintervensi negara lain.

IMF datang ke negara berkembang memberikan resep liberali sasi ekonomi sehingga memudahkan jalan bagi hegemoni kekuatan yang ada di dalamnya un tuk melakukan imperia lisme ekonomi.

Ingat, Indonesia adalah termasuk yang dirugikan oleh IMF me lalui berbagai ke bijakan liberalisasi eko nomi. Hanya logika sesat dan sinting yang membenarkan bantuan bagi IMF!