 |
| Ilustrasi e-commerce (sumber : thailandholidayhomes.com) |
Paket Kebijakan Ekonomi ke XIV yang diluncurkan oleh pemerintah tentang peta jalan e-commerce, semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu arena utama dalam pertarungan ekonomi digital di dunia. Sektor ekonomi berbasis teknologi ini diharapkan berlari kencang dan mampu melampaui berbagai hambatan. Adapun delapan poin yang termaktub dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke XIV tersebut adalah tentang pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan siber, serta pembentukan manajemen pelaksana.
Delapan poin tersebut membuka portal menuju tol ekonomi digital Indonesia masa depan. Menurut proyeksi pemerintah, tahun 2020 valuasi e-commerce tanah air mencapai Rp 1.734 triliun atau setara 10% PDB. Secara optimistik, nilai fantastis dan ambisius tersebut sangat mungkin bisa direngkuh dengan melihat berbagai variabel pendukung yang cukup bertenaga meskipun sektor ekonomi digital di Indonesia belum terkonsolidasi sebelum Paket Kebijakan Ekonomi ke XIV ini dikeluarkan. Kebijakan baru ini, bakal semakin memacu derap para pelaku bisnis untuk berebut potensi pasar triliunan rupiah dari e-commerce.
Subjek sekaligus objek sektor ekonomi daring adalah populasi digital atau pengguna internet. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), tahun 2016 populasi digital Indonesia berjumlah 132,7 juta orang, atau lebih dari setengah total penduduk. Satu tahun terakhir, populasi digital Indonesia bahkan tumbuh sebesar 51,8 persen yang digadang-gadang sebagai pertumbuhan tertinggi di dunia.
Selain pengguna internet, faktor kreativitas dan inovasi generasi muda Indonesia juga sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Kita dapat menyaksikan betapa menjamurnya karya anak bangsa berselancar di platform online. Mulai dari toko online, marketplace, jasa transportasi, travel agent, pendidikan, kuliner, hingga foto dan video sharing bernilai ekonomi tinggi, menyedot perhatian sekaligus merangsang daya cipta anak-anak muda Indonesia. Potensi inilah yang kita harapkan meledak, terkonsolidasi serta berjalan harmonis pasca Paket Kebijakan Ekonomi ke XIV.
Dua Dilema
E-commerce di Indonesia menghadapi dua dilema. Pertama, kompetitor global. Ketertarikan pemain asing dengan modal nyaris tanpa batas nominal untuk menikmati madu pasar e-commerce Indonesia, mengancam eksistensi ecomemrce lokal yang notabene merupakan usaha rintisan. Jika tak diproteksi dan difasilitasi dengan policy, e-commerce lokal kelimpungan dan bahkan babak belur di arena persaingan. Tak banyak yang dapat menghadapi raksasa semacam Alibaba yang dalam mengakuisisi Lazada saja, enteng merogoh kocek Rp 13 triliun.
Dan perlu dicatat sebagai peringatan, tahun 2017 diprediksi menjadi ajang perang bintang para pelaku e-commerce. Selain Alibaba, pemain global yang juga akan mengudara di Indonesia adalah Amazon. E-commerce dari Amerika Serikat ini kabarnya menyiapkan dana Rp 8 triliun untuk memulai debut di tanah air. Di India, Amazon sukses mengacak-ngacak pasar e-commerce milik Flipkart yang sebelumnya menjadi market leader. Flipkart yang asli karya negeri Bollywood itu, harus kehilangan separuh market share karena dilalap Amazon.
Menghadang e-commerce berjejaring global semacam Alibaba atau Amazon, Indonesia perlu pemain tangguh karya bangsa sendiri. Saat ini ada sejumlah nama yang cukup berkibar. Seperti Bukalapak, Tokopedia, Mataharimall dan Blibli. Selain itu, Agung Podomoro Land juga telah mendeklarasikan diri akan masuk ke pasar digital pada tahun 2017 sehingga semakin meriahlah perang bintang e-commerce.
Namun dari aspek modal, Bukalapak dan Tokopedia bukanlah perusahaan yang lahir dari konglomerasi semacam Mataharimall yang merupakan Group Lippo serta Blibli milik Group Djarum atau Agung Podomoro Land yang memiliki jaringan ritel luas. Tidak relevan dan tak adil rasanya jika startup yang tumbuh mandiri tanpa didukung konglomerasi harus berhadap-hadapan dengan Alibaba maupun Amazon.
E-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, HijUp dan lusinan startup lokal lainnya perlu didorong menukik bermain di ceruk pasar unik, dimana para raksasa tidak dapat menemukan dan masuk ke celah tersebut. E-commerce busana muslim dengan captive market misalnya, akan relatif lebih aman dari gesekan perang bintang. Karena mereka memiliki pelanggan khusus yang loyal. Maka tugas pemerintah melalui manajemen pelaksana road map e-commerce adalah mengarahkan startup lokal dengan modal terbatas, agar bermain di captive market.
Dilema kedua, e-commerce kera 'liar' dan malah menjadi predator bagi ekonomi non-digital atau kita sebut saja ekonomi konvensional. Kenyataan ini tak bisa dinafikan, bahwa kehadiran startup mampu mengguncang kemapanan perusahaan besar yang bermain di pasar yang sama namun masih bertahan dengan cara-cara konvensional. Belum lama ini, ada dua perusahaan jasa transportasi besar dan telah mapan serta puluhan tahun menjadi market leader yang tiba-tiba neraca keuangannya mencatat kerugian hingga ratusan miliar karena kehadiran startup jasa transportasi online.
Peristiwa demonstrasi dan penolakan layanan jasa transportasi berbasis online oleh sejumlah pengmudi ojek pangkalan dan pengemudi taksi non aplikasi di berbagai daerah, sudah cukup sebagai peringatan bawah persaingan online vs offline, memendam potensi ledakan konflik sosial. Bukan tidak mungkin, pemilik toko di pasar-pasar dan di ruko-ruko juga berdemonstrasi dengan alasan yang sama, melindungi diri dari ancaman yang mereka sebut predator ekonomi digital.
Agar tidak menjadi predator, para pelaku ekonomi digital ini perlu disinergikan dengan pelaku ekonomi konvensional. Antara e-commerce dan toko offline ruang kerjasama terbuka lebar, dimana kedua ekosistem bisa hidup berdampingan dan saling menyokong. Di e-commerce, sinergi ini dikenal dengan platform online to offline atau offline to online (O2O).
Di Indonesia, mataharimall menerapkan sistem O2O. Para pembeli di toko online, mengambil barang belanjaan mereka di toko-toko yang sejaringan dengan e-commerce tersebut. Rencana e-commerce Agung Podomoro Land mungkin selangkah lebih maju dalam hal sinergi online to offline dan bisa menjadi model rujukan.
Toko-toko di e-commerce tersebut dimiliki oleh pelaku UKM yang juga memiliki toko di trade mall. Keberadaan toko online melengkapi shopping channel pemilik toko offline. Singkatnya, sokongan konglomerasi mendorong platform O2O dinikmati oleh usaha kecil menengah.
Integrasi antara pelaku ekonomi dari dua ekosistem berbeda (online dan offline) bahkan bisa menjadi aliansi strategis untuk menghadang penetrasi e-commerce global. Sebab meskipun memiliki modal finansial besar, kelemahan mendasar pemain global tersebut adalah minimnya jaringan distribusi. Sementara dengan menerapkan platform O2O, jaringan distribusi malah semakin tersebar dan bahkan berpotensi memiliki jumlah tak terbatas. Sebab siapapun bisa masuk ke dalam aliansi O2O.
Jika gagasan ini diterapkan, ekonomi digital betul-betul mengubah lanskap bisnis menjadi ekonomi sinergi. Bukan lagi ekonomi kompetisi yang menyakitkan bagi yang tersingkir dan membuat was-was bagi yang menang.
*************************************
Lengkapi referensi anda seputar e-Commerce dan ekonomi digital dengan artikel-artikel saya di bawah ini
