Oleh : Jusman Dalle
(Opini Koran Jakarta Kamis, 28 Juni 2012)
Wajah ekonomi Mesir sedikit yang terungkap. Berbagai analisis tentang negeri piramida ini kebanyakan terfokus pada dinamika politiknya. Selain karena pertarungan sengit kepentingan ideologi di internal Mesir antara islamis, liberal, dan militer, negeri itu juga berperan penting dalam ritme geopolitik di Timur Tengah, utamanya yang menyangkut kepentingan Barat (Amerika Serikat dan sekutunya).
Padahal, dinamika politik tersebut selajur dengan setting geoekonomi Barat terhadap posisi strategis Mesir yang memiliki potensi ekonomi, baik sumber daya alam maupun manusia. Penduduk Mesir terbesar di Timur Tengah dengan jumlah sekira 83 juta jiwa. Terusan Suez adalah urat nadi perekonomian di kawasan.
Pendapatan per kapita masyarakat Mesir pada tahun 2006, sebagaimana catatan IMF, lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 4,535 dollar AS, sementara Indonesia hanya 3,100 dollar AS pada tahun 2011. Dengan pertumbuhan pesat dan dukungan populasi yang mencapai 83 juta jiwa, Goldman Sach bahkan menobatkan Mesir sebagai salah satu calon raksasa ekonomi dunia pada tahun 2050 bersama Indonesia, Turki, Korea Selatan, Meksiko, Nigeria, Iran, Filipina, Pakistan, Vietnam, dan Bangladesh.
Menurut laporan Bank Dunia, sebelum revolusi, tren positif pertumbuhan ekonomi Mesir cukup konsisten. Mesir mengalami kemajuan pesat dalam penyediaan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, pariwisata, air, dan sanitasi. Thomas L Friedman dalam Hot, Flat and Crowded (2009) mengatakan peran serta negara kaya di Timur Tengah seperti Arab Saudi dalam membangun ekonomi Mesir cukup signifikan. Umumnya, pengusaha Saudi menggarap sektor pariwisata.
Namun, amuk badai Arab Spring menyebabkan ekonomi Mesir meringis. Mimpi-mimpi tentang kesejahteraan hampir musnah. Produk Domestik Bruto (GDP) tahun 2011, ketika revolusi bermula, anjlok ke angka minus 0,8 persen dari 5,1 persen tahun 2010. Tingkat pengangguran membengkak dari 8,7 persen tahun 2011 menjadi 12 persen tahun 2012. Demikian pula dengan kemiskinan yang sangat signifikan, dari 14 persen tahun 2009 menjadi 42 persen tahun 2012. Di dalam laporan teranyar yang dirilis Juni 2012, Bank Dunia menggambarkan Mesir kini sebagai wilayah tak pasti akibat volatilitas dan kerusuhan yang terus-menerus.
Sejurus di dalam feature berjudul Para Jutawan Muslim (Mei, 2012) yang merujuk pada pebisnis Ikhwan, Suzy Hansen, wartawan Bloomberg Businessweek melaporkan bahwa sejak revolusi bergulir tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Mesir melambat. Pembangunan dan proyek-proyek perusahaan swasta mandek, cadangan devisa terkuras hingga tinggal 15 miliar dollar AS, donor dan investasi luar negeri tertahan dan pariwisata yang menjadi salah satu primadona negeri ini turut terempas.
Presiden Baru
Penetapan Mohammad Mursi sebagai presiden menjadi harapan baru. Sebagaimana diumumkan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Farouk Sultan, Mursi unggul dengan perolehan 13,2 juta suara (51.73persen) mengalahkan rivalnya, Ahmed Shafiq, yang meraih 12,3 juta suara (48,27 persen) dari total 26 juta pemilih. Selain menjaga stabilitas sosial politik, tugas berat politisi Freedom and Justice Party (FJP) yang berafiliasi ke Ikhwan itu recovery ekonomi.
Pengangguran, kemiskinan, ketidakpastian iklim investasi, dan proyek-proyek pembangunan yang tesendat adalah musuh baru di bidang ekonomi yang mengadang pemerintahan Mursi. Jika persoalan ekonomi tidak segera dituntaskan, kepercayaan rakyat akan terpolar dan pemerintahan Mursi bisa jadi mengalami distrust yang berujung pada delegitimasi. Ini tentu ancaman bagi masa depan pemerintah. Kinerja Mursi bahkan menjadi pertaruhan kredibilitas gerakan Islam karena Mursi telah dilabeli sebagai bagian dan representasi gerakan Islam.
Liberaliasi ekonomi tanpa reserve sebagai bentuk kelatahan lazimnya terjadi pada negara yang baru berdemokrasi harus dihindari oleh Mursi demi menjaga kedaulatan ekonomi. Tapi, bukan berarti Mesir menutup diri dari pergaulan ekonomi global. Prinsip ekualitas harus diutamakan. Ekonomi tetap inklusif, tetapi protektif pada sektor strategis.
Mursi jangan sampai terjerat utang dari lembaga asing seperti IMF, WTO, World Bank dan lain-lain yang bermodus bantuan recovery sebagaimana banyak terjadi pada negara yang baru memasuki fase demokrasi. Jika ekonomi kuat dan berdaulat, spektrum peran Mesir di kawasan Timur Tengah yang selalu bergolak bisa lebih luas. Utamanya peran intermediasi perdamaian di kawasan yang kaya dengan minyak dan menjadi medan rebutan pengaruh negara-negara Barat. Mesir bisa menjadi perekat sekaligus pengatur ritme politik Timur Tengah yang sebagian besar wilayahnya masih otokratis.
Kapitalisme Ekstrem
Di masa kepemimpinan Mubarak, perekonomian sangat sentralistik. Hanya mereka yang memiliki koneksi politik yang bisa mengakses sumber-sumber ekonomi. Militer saat ini tampak berupaya menghalang-halangi langkah Mursi dengan mengambil alih kontrol keuangan negara, termasuk menjadi bagian penting ekonomi rezim Mubarak. Menurut catatan Bloomberg, 10 persen sampai 45 persen perekonomian Mesir era Mubarak berada di bawah kontrol militer.
Langkah dua tokoh Ikhwan, Hassan Malek dan Khairat El-Shater, serta para pebisnis Ikhwan lainnya dalam mendirikan Egyptian Business Development Association (EBDA) baru-baru ini adalah keputusan tepat. EBDA yang berhasil mengumpulkan lebih dari 700 pebisnis Mesir dan CEO dari Arab Saudi, Turki, dan AS dengan mainstream bisnis menjadi angin segar bagi arah ekonomi dan pembangunan negeri itu ke depan.
Melalui EBDA, FJP bisa menyalurkan sumbangan religius ke badan-badan amal resmi dan memakai dana tersebut untuk mengentaskan kemiskinan dalam bentuk santunan, sesuatu yang telah lama dilakukan oleh Ikhwan. FJP juga berfokus pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur Mesir yang lemah melalui proyek-proyek pembangunan berskala besar di sektor pariwisata, pertanian, dan teknologi.
Langkah ekonomi yang disebut oleh Bloomberg sebagai "Kapitalisme Ekstrem" karena lebih berorientasi pada egalitarian dan ekualitas itu sangat berarti masa depan politik Ikhwan/FJP untuk menopang kekuasaan Mursi. Adalah peluang emas bagi Ikhwan untuk semakin mengokohkan pengaruhnya dengan menjawab kepentingan ekonomi rakyat Mesir.
Seperti dikatakan oleh Eli Berman dan David Laitin, penulis Religion, Terrorism, and Public Goods: Testing the Club Model serta Robert Malley dari International Crisis Group, sebelum revolusi, Ikhwanul Muslimin sanggup menggantikan peran negara sebagai penyedia keperluan dasar rakyat, seperti pangan dan layanan kesehatan. Walaupun telah bertransformasi menjadi negara, peran "layaknya negara" tampak tetap mereka pertahankan melalui EBDA. Ikhwan telah menuai hasil dengan berperan sebagai negara maka mereka merebut hati rakyat Mesir. Itu terbukti dari kemenangan mutlak saat pemilu parlemen dan pilpres.
Di Indonesia, rasa-rasanya tak ada gerakan politik yang berperan melayani rakyat layaknya negara. Sebaliknya, politik negeri ini justru angkuh dan hendak dilayani. Tak heran jika kian hari survei membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap parpol semakin luntur. Politisi Indonesia mesti belajar politik pelayanan mereka.
