Dimuat di Opini Koran Bali Post edisi Kamis, 15 Desember 2011
***
PENANGKAPAN Nunun Nurbaeti di masa injury time KPK periode 2007-2011, merupakan umpan cantik untuk KPK selanjutnya yang akan dipimpin Abraham Samad. Setidak-tidaknya, Abraham Cs sudah diserahi “bola panas” pada kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004 tersebut. Apakah Abraham bisa menjadikan umpan Busyro Muqoddas sebagai “gol” dengan menangkap habis semua pemain yang terlibat suap? Waktulah yang menjawabnya.
Memang ada selentingan tersiar, bahwa penangkapan Nunun beraroma politis dan by design. Mengingat saat ini, ada kasus yang tak kalah besarnya juga menjadi perhatian publik, yaitu kasus Wisma Atlet dan Hambalang yang menyeret sejumlah nama politikus Partai Demokrat akibat manuver Nazaruddin yang terlebih dulu menjadi pesakitan.
Oleh karenanya, Abraham Cs harus hati-hati dan tak boleh lengah ditengah banyaknya kasus yang menyambut di periode kepemimpinannya. Nunun bisa berarti kesempatan, bisa juga menjadi 'jebakan'. Publik tentu tak ingin, pimpinan KPK banyak beretorika, sementara waktu untuk menyelesaikan kasus-kasus besar lainnya menjadi tersita.
Sebagai catatan, harus diaku bahwa terpilihnya pimpinan KPK yang diiisi sejumlah wajah baru, termasuk Abraham Samad, diiringi pesimisme publik. Seperti santer diberitakan, nama Abraham di luar prediksi dan ekspektasi berbagai kalangan. Keterpilihan yang 'mendapat modal' sosial ketidakpercayaan. Dapat kita terjemahkan dari argumentasi tokoh, praktisi, maupun aktifis anti korupsi.
Saldi Isra misalnya, mewakili rekan-rekannya di Panitia Seleksi yang telah menjaring calon pimpinan KPK, mengungkapkan nada kekecewaannya secara terus terang. Hasil ini mengecewakan Pansel karena DPR tidak memilih berdasarkan peringkat yang dibuat oleh Pansel.
Kekecewaan juga datang dari internal DPR, tak tanggung tanggung, Ketua Komisi III Benny Kabur Harman curiga jika ada kekuatan ajaib (the invisible power) yang turut andil dalam terpilihnya Abraham. Bahkan politikus Partai Demokrat ini menduga ada transaksi gelap yang mengiringi Abraham ke tampuk tertinggi KPK.
Cukup beralasan jika banyak pihak yang kecewa dengan pilihan DPR melalui mekanisme voting tersebut. Pertama, sepak terjang Abraham dalam memberantas korupsi belum begitu banyak terekam, dibanding dengan komisioner lainnya seperti Busyro Muqoddas yang sudah pernah menjabat sebagai Ketua KPK menggantikan Antasari Azhar, atau Bambang Widjojanto yang merupakan advokat senior di Ibu Kota.
Kedua, sebagaimana hasil rangking Pansel pimpinan KPK yang diisi oleh tokoh independen dan kredibel, hanya menempatkan Abraham di posisi kelima dari delapan calon yang diajukan. Ini artinya, penilaian dari praktisi, cendekiawan dan akademisi serta pengamat tersebut tidak menjagokan Abraham, bahkan untuk duduk sebagai komisoner sekalipun.
Tapi lain di Pansel, lain pula di DPR yang putusannya melalui pertimbangan-pertimbangan politik. Menurut keterangan Nasir Jamil, politikus PKS yang turut memenangkan Abraham, alasan dipilihnya Abraham karena dari segi umur, dia relatif lebih muda sehingga memiliki darah segar progresif, sedangkan komisoner lainya yang senior bisa mengawasi tindak tanduk sang ketua.
Pertimbangan kedua yaitu rekam jejak Abraham yang termasuk bersih. Tinggal di daerah sehingga relatif steril dari hiruk pikuk politik di Ibu Kota. Pertimbangan ketiga, Abraham berkali-kali telah menyampaikan kontrak sosialnya kepada anggota DPR, masyarakat dan media massa bahwa jika dalam waktu satu tahun dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka akan mengundurkan diri dan pulang kampung ke Makassar.
Untuk membuktikan keseriusannya, Abraham bahkan mengatakan tak segan menggantung saudara kandungnya jika terbukti korupsi. Di luar pertimbangan politik, janji-janji Abraham inilah yang andil membuat Komisi III DPR yakin. Oleh karenanya, publik tentu menunggu pembuktian dari Abraham dan jajarannya, sekaligus momentum membalik pesimisme sebagian kalangan terhadap formasi baru KPK.
Tantangan lain KPK di tengah gurita korupsi dan bentuk serangan balik koruptor baik melalui cara 'lembut' dengan menyuap aparat, maupun cara 'keras' dengan mengancam dan mengkriminalisasi, dibutuhkan figur pemimpin yang bisa mengerakkan KPK bekerja secara efektif dan efisien. Kecepatan koruptor dalam konsolidasi kekuatan, harus dikalahkan oleh kecepatan aparat KPK dalam menyergap mereka.
Selama ini, kita melihat KPK gamang dengan tarikan-tarikan kepentingan politik atas berbagai kasus yang dibidiknya. Kini, di hadapan pimpinan KPK yang baru juga telah terbentang kasus-kasus besar yang pada periode sebelumnya timbul tenggelam mengikuti irama sorot publik.
Tantangan KPK
Selain kasus cek pelawat dan Wisma Atlet serta Hambalang, juga tak kalah besar mega skandal Bank Century. Dalam putusan politiknya, DPR telah menyatakan terdapat kesalahan pengambilan kebijakan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan kebijakan bailout Bank Century sehingga merugikan negara Rp 6,7 triliun.
Kasus-kasus tersebut tidak boleh dipandang sederhana, karena melibatkan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Apa lagi menjelang pesta demokrasi (pemilu dan pilpres) 2014.
KPK tentu juga menjadi penting untuk menjaga netralitas dan telikungan politik. KPK harus tetap berada di garis demarkasi yang tegas. Memisahkan diri dari ranjau-ranjau kekuasaan sehingga tidak mudah dilemahkan atau bahkan menjadi alat politik sekelompok orang untuk kepentingan kekuasaan.
Oleh karenanya, di pundak Abraham Samadlah harapan untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang merugikan uang negara triliunan rupiah, kini bergantung. Bara penyelesaian kasus-kasus besar yang diduga melibatkan petinggi negeri dan kader parpol harus dinyala kobarkan. Bara yang sangat dinanti publik. Abraham harus mampu menggerakkan timnya secara kolektif sesuai road map KPK.
Selain sejarah baru karena dipimpin oleh ketua termuda sepanjang keberadaannya, kita juga berharap bahwa pada periode ini KPK bisa menggelandang sebanyak-banyaknya koruptor kelas kakap yang selama ini begitu licin dan lincah memperdayai aparat.
Di tengah ketidakpercayaan publik pada anak muda dan lembaga penegak hukum, termasuk KPK, kesempatan ini juga harus dimanfaatkan oleh Abraham untuk menghapus stigma negatif tersebut. Abraham Cs sudah dihadiahi umpan bola panas dari Thailand. Nunun kini sudah berstatus penghuni Rumah Tahanan Pondok Bambu.
Publik tentu menunggu proses lanjutan dari kasus suap DGS-BI 2004 yang menjerat Nunun dan 26 politikus Senayan periode 2004-2009. Karena menurut keterangan Adang Daradjatun, suami Nunun yang juga anggota DPR, istrinya hanyalah pesuruh (kurir). Artinya, ada aktor intelektual dari kasus cek pelawat tersebut. Kita tunggu aksi Abraham Cs menyelesaikan kasus DGS-BI dan kasus besar lainnya.
Penulis, peneliti di Society Research and Humanity Development (SERUM) Institute
