(Tulisan ini dimuat di Opini Detik.com edisi Kamis, 10/11/2011)
Jakarta - Setiap tanggal 10 November bangsa ini riuh oleh berbagai atributasi dan iconisasi yang menyimbolkan spirit perjuangan para pahlawan pembela persada. Generasi kini, menikmati "perlawanan" dengan mencukupkan diri melalui ucapan-ucapan tersebut. baik itu mewakili pemerintah, partai politik ataupun individu.
Semua seperti respek (mudah-mudah memang demikian) pada pahlawan yang menyabung nyawa, bertaruh hiup tanpa memikirkan akan dikenang atau diberi gelar. Mereka orang-orang ikhlas karen iman. Berjuang atas nama kebenaran. Mempertahankan hak.
Oleh karenanya, dalam sejarah kita mengetahui bahwa pahlawan tidak pernah lahir dari realitas yang stabil. Pahlawan selalu hadir dari ketimpangan, krisis dan gelombang problema.
Pahlawan tidak muncul tiba-tiba. Pahlawan diciptakan oleh lingkungannya. Pahlawan adalah orang-orang yang memilihi jalan yang berbeda. Bahkan sering kali melawan arus sejarah.Oleh karena itu, jalan kepahlawanan selalu rumit dan jumlah pahlawan selalu sedikit karena terjai proses seleksi alam.
Dahulu, sebelum Indonesia merdeka, jalan kepahlawanan dibentangkan di medan perang. Kita mengenal para pahlawan sebagian besar dari pejuang di medan perang. Karena memang saat itu, yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah orang-orang yang siap turun dan berkonfrontasi secara fisik dengan para penjajah.
Seiring perjalanan sejarah, definisi kepahlawanan tidak lagi dideterminasi oleh satu bidang. Pekembangan kebutuhan bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan, menyebabkan panggung kepahlawanan terbentang seluas-luasnya. Bukan hanya di Indonesia, tapi dalam kehidupan global pahlawan bisa datang dari ranah kehidupan yang beragam.
Lihatlah misalnya di Banladesh kita mengenal Muhammad Yunus, pahlawan bagi orang-orang miskin yang mendirikan Greemen Bank. Bank yang memudahkan akses pinjaman bagi masyarakat yang tidak punya jaminan untuk mengajukan kredit.
Atau baru-baru ini, dalam gelombang revolusi di Timur Tengah ada dua nama pahlawan yang kita kenal karena mereka setidaknya memantik ekskalasai demokratisas. Di Tunisia ada Mohammed Bouazizi yang membakar dirinya setelah dilarang berjualan sayur. Di Mesir, ada Whail Ghonim.
Seorang eksekutif muda perusahaan berbasis infomation technology (IT), Google. Melalui jejaring sosial, Whail menggalang dukungan massa untuk melakukan demonstrasi hingga tuntutan revolusi, turunnya rezim diktator Housni Mubarak.
Mereka-mereka, pahlawan di era digital dan modern ini menemukan takdir kepahlawanan dengan berawal dari keresahan melihat disparitas sosial. Keresahan itu kemudian memantik untuk bertindak ril, menawarkan solusi.
Pahlawan Anti Korupsi
Di era politik yang serba bebas dan hampir tanpa nilai. Dimana setiap orang memiliki akses pada kekuasaan bukan karena kompetensi, sumbangsi atau kontribusi, namun karena kekuatan ajaib yang sering kali kita kenali sebagai upaya destruktif terhadap demokrasi melalui money politik dan pelembagaan atau legitimasi budaya feodal. Akibatnya, kekuasaan yang dikonstruk dari sistem yang tidak fair, digerogoti oleh koruptor.
"Korupsi menjadi common enemy (musuh bersama)", begitu sering kita dengar parade pidato dari podium ke podium yang diteriakkan dengan lantang oleh para pemimpin yang seringkali menembak koruptor dengan senjata mainan, dengan pistol air.
Indonesia pun mencari pahlawan anti korupsi. Tapi iktikad pemberantasan korupsi yang "dipodiumkan" tidak selaras dengan fakta di lapangan. Akhirnya "perang melawan korupsi" menjadi "perang-perangan melawan korupsi".
Kita jadi bosan menerima sodoran data dari berbagai lembaga internasional tentang tingkat korupsi Indonesia yang terus saja menanjak. Trend ini terjadi seiring dengan semakin menggeloranya upaya pemberantasan korupsi yang dibuktikan dengan didirikannya berbagai lembaga ad hoc untuk memerangi korupsi. Tapi lagi-lagi, berbagai lemabaga anti korupsi dengan varian nama yang cukup seram tersebut, tidak di ikuti dengan pembaharuan semangat dari aparat penyelenggara negara, penegak hukum.
Berdasarkan laporan terbaru mengenai Indeks Penegakan Hukum 2011 (Rule of Law Index) yang dirilis World Justice Project (WJP) bahwa di antara negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia berada di ranking ke-2 terkorup. Sedangkan secara global, korupsi di Indonesia berada pada peringkat ke 19 teratas dari 66 negara (Sindo,15/6/2011).
Mekentrian Dalam Negeri melansir, sejak tahun 2004 ada 524 kepala daerah mulai dari gubernur, walikota maupun bupati, terlibat kasus hukum yang bermuara pada korupsi. Artinya rata-rata setiap bulan ada satu kepala daerah yang berurusan dengan hukum (detik.com, 14/06/2011 ).
Data terbaru dari Transparansi Internasional bahkan menunjukkan jika korupsi sudah mewabah ke kalangan pengusaha. Dari daftar Bribery Payers Index (BPI) yang terdiri dari 28 negara, Indonesia menempati peringkat ke-4 daftar pengusaha yang gemar memberi suap untuk memuluskan urusan bisnisnya.
Jadi sangat jelas perjuangan yang seharusnya dilakukan segenap elemen bangsa ini untuk memerangi korupsi dari hulu hingga hilir, dari RT hingga ke orang-orang dekat Istana. Bukan dengan hanya berpuas diri melalui sejumlah instruksi dan dibumbuhi oleh pidato-pidato artifisial dan retoris.
237 juta rakyat Indonesia tentu bangga jika ada diantara pimpinan negara ini yang bisa membuktikan koar-koar normatif dan sangat ideal tentang pemberantasan korupsi tersebut. Bahkan kita (rakyat) akan dengan suka rela menggelari pahlawan anti korupsi. Seperti penghargaan rakyat India pada pejuang antikorupsi India, Anna Hazare, 74 tahun.
Seorang warga desa di Ralegan Siddhi yang melawan rezim korup. Annas Hazare konsisten melawan korupsi walau mendapat tekanan. Tapi fakta saat ini di Indonesia, yang ada adalah pejabat atau pemerintah yang doyan obral janji memberantas korupsi. Gayanya sangat meyakinkan, tapi ia tak lebih dari pahlawan kesiangan.
Semua seperti respek (mudah-mudah memang demikian) pada pahlawan yang menyabung nyawa, bertaruh hiup tanpa memikirkan akan dikenang atau diberi gelar. Mereka orang-orang ikhlas karen iman. Berjuang atas nama kebenaran. Mempertahankan hak.
Oleh karenanya, dalam sejarah kita mengetahui bahwa pahlawan tidak pernah lahir dari realitas yang stabil. Pahlawan selalu hadir dari ketimpangan, krisis dan gelombang problema.
Pahlawan tidak muncul tiba-tiba. Pahlawan diciptakan oleh lingkungannya. Pahlawan adalah orang-orang yang memilihi jalan yang berbeda. Bahkan sering kali melawan arus sejarah.Oleh karena itu, jalan kepahlawanan selalu rumit dan jumlah pahlawan selalu sedikit karena terjai proses seleksi alam.
Dahulu, sebelum Indonesia merdeka, jalan kepahlawanan dibentangkan di medan perang. Kita mengenal para pahlawan sebagian besar dari pejuang di medan perang. Karena memang saat itu, yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah orang-orang yang siap turun dan berkonfrontasi secara fisik dengan para penjajah.
Seiring perjalanan sejarah, definisi kepahlawanan tidak lagi dideterminasi oleh satu bidang. Pekembangan kebutuhan bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan, menyebabkan panggung kepahlawanan terbentang seluas-luasnya. Bukan hanya di Indonesia, tapi dalam kehidupan global pahlawan bisa datang dari ranah kehidupan yang beragam.
Lihatlah misalnya di Banladesh kita mengenal Muhammad Yunus, pahlawan bagi orang-orang miskin yang mendirikan Greemen Bank. Bank yang memudahkan akses pinjaman bagi masyarakat yang tidak punya jaminan untuk mengajukan kredit.
Atau baru-baru ini, dalam gelombang revolusi di Timur Tengah ada dua nama pahlawan yang kita kenal karena mereka setidaknya memantik ekskalasai demokratisas. Di Tunisia ada Mohammed Bouazizi yang membakar dirinya setelah dilarang berjualan sayur. Di Mesir, ada Whail Ghonim.
Seorang eksekutif muda perusahaan berbasis infomation technology (IT), Google. Melalui jejaring sosial, Whail menggalang dukungan massa untuk melakukan demonstrasi hingga tuntutan revolusi, turunnya rezim diktator Housni Mubarak.
Mereka-mereka, pahlawan di era digital dan modern ini menemukan takdir kepahlawanan dengan berawal dari keresahan melihat disparitas sosial. Keresahan itu kemudian memantik untuk bertindak ril, menawarkan solusi.
Pahlawan Anti Korupsi
Di era politik yang serba bebas dan hampir tanpa nilai. Dimana setiap orang memiliki akses pada kekuasaan bukan karena kompetensi, sumbangsi atau kontribusi, namun karena kekuatan ajaib yang sering kali kita kenali sebagai upaya destruktif terhadap demokrasi melalui money politik dan pelembagaan atau legitimasi budaya feodal. Akibatnya, kekuasaan yang dikonstruk dari sistem yang tidak fair, digerogoti oleh koruptor.
"Korupsi menjadi common enemy (musuh bersama)", begitu sering kita dengar parade pidato dari podium ke podium yang diteriakkan dengan lantang oleh para pemimpin yang seringkali menembak koruptor dengan senjata mainan, dengan pistol air.
Indonesia pun mencari pahlawan anti korupsi. Tapi iktikad pemberantasan korupsi yang "dipodiumkan" tidak selaras dengan fakta di lapangan. Akhirnya "perang melawan korupsi" menjadi "perang-perangan melawan korupsi".
Kita jadi bosan menerima sodoran data dari berbagai lembaga internasional tentang tingkat korupsi Indonesia yang terus saja menanjak. Trend ini terjadi seiring dengan semakin menggeloranya upaya pemberantasan korupsi yang dibuktikan dengan didirikannya berbagai lembaga ad hoc untuk memerangi korupsi. Tapi lagi-lagi, berbagai lemabaga anti korupsi dengan varian nama yang cukup seram tersebut, tidak di ikuti dengan pembaharuan semangat dari aparat penyelenggara negara, penegak hukum.
Berdasarkan laporan terbaru mengenai Indeks Penegakan Hukum 2011 (Rule of Law Index) yang dirilis World Justice Project (WJP) bahwa di antara negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia berada di ranking ke-2 terkorup. Sedangkan secara global, korupsi di Indonesia berada pada peringkat ke 19 teratas dari 66 negara (Sindo,15/6/2011).
Mekentrian Dalam Negeri melansir, sejak tahun 2004 ada 524 kepala daerah mulai dari gubernur, walikota maupun bupati, terlibat kasus hukum yang bermuara pada korupsi. Artinya rata-rata setiap bulan ada satu kepala daerah yang berurusan dengan hukum (detik.com, 14/06/2011 ).
Data terbaru dari Transparansi Internasional bahkan menunjukkan jika korupsi sudah mewabah ke kalangan pengusaha. Dari daftar Bribery Payers Index (BPI) yang terdiri dari 28 negara, Indonesia menempati peringkat ke-4 daftar pengusaha yang gemar memberi suap untuk memuluskan urusan bisnisnya.
Jadi sangat jelas perjuangan yang seharusnya dilakukan segenap elemen bangsa ini untuk memerangi korupsi dari hulu hingga hilir, dari RT hingga ke orang-orang dekat Istana. Bukan dengan hanya berpuas diri melalui sejumlah instruksi dan dibumbuhi oleh pidato-pidato artifisial dan retoris.
237 juta rakyat Indonesia tentu bangga jika ada diantara pimpinan negara ini yang bisa membuktikan koar-koar normatif dan sangat ideal tentang pemberantasan korupsi tersebut. Bahkan kita (rakyat) akan dengan suka rela menggelari pahlawan anti korupsi. Seperti penghargaan rakyat India pada pejuang antikorupsi India, Anna Hazare, 74 tahun.
Seorang warga desa di Ralegan Siddhi yang melawan rezim korup. Annas Hazare konsisten melawan korupsi walau mendapat tekanan. Tapi fakta saat ini di Indonesia, yang ada adalah pejabat atau pemerintah yang doyan obral janji memberantas korupsi. Gayanya sangat meyakinkan, tapi ia tak lebih dari pahlawan kesiangan.
